Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan KPK, disebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK ialah struktur baru. Tepatnya di Istana Negara, 20 Desember 2019 dilantiknya lima orang anggota dewan pengawas KPK oleh Joko Widodo. Selama masa jabatannya, dewan pengawas memiliki jabatan selama lima tahun. Berikut ulasan singkat tentang dewan pengawas KPK yang dipilih Joko Widodo:

1. Albertina Ho

Memegang jabatan sebagai Hakim Agung selama lima belas tahun lebih, membuat Joko Widodo yakin memilih Albertina Ho. Lahir di Maluku pada 1 Januari, Albertina adalah salah satu anggota dewan pengawas KPK tahun ini. Anak sulung dari ketujuh bersaudara ini, memiliki cerita menarik semasa hidupnya.

Menduduki bangku SMP, Albertina pernah menjaga toko sembako di sekitar pasar selama tiga tahun. Lanjut pada masa SMA, Albertina bekerja di warung kopi dekat terminal Ambon untuk membantu keluarganya. Kecerdasan Albertina mengantarkannya masuk ke perguruan tinggi negeri, Universitas Gajah Mada pada tahun 1979. Albertina juga melanjutkan ke jenjang Magister pada tahun 2004 di Universitas Jendral Soedirman jurusan hukum.

2. Artidjo Alkotsar

Pada 22 Mei 2018, Artidjo pensiun dari jabatan yang digelut selama delapan belas tahun yaitu sebagai Hakim Agung. Terkenal sebagai orang yang disegani para koruptor, Artidjo selalu memberi tambahan hukuman bagi koruptor. Terutama kepada para terdakwa yang memberikan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Artidjo juga dianggap sebagai Hakim Agung paling tegas dalam sejarah Indonesia.

Anggota dewan pengawas KPK ini sudah menuntaskan 19.708 kasus selama menjabat sebagai Hakim Agung. Jika dilihat per tahunnya, Artidjo mampu menyelesaikan perkara sebanyak 1.095 buah. Menginjak usia tujuh puluh tahun, tak membuat Artidjo patah semangat. Artidjo ingin mengurusi kambing peliharaannya dan membesarkan bisnis rumah makan Madura.

3. Syamsuddin Haris

Lahir pada 9 Oktober 1957, Syamsuddin memiliki gelar professor tentang riset perkembangan politik di Indonesia. Selain berkecimpung di dunia penelitian, Syamsuddin menjadi dosen Ilmu Politik untuk mahasiswa Magister di Universitas Indonesia (UI). Anggota dewan pengawas KPK ini terkenal aktif dalam suatu organisasi bernama ÔÇťAsosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Tercatat sebagai peneliti pada tahun 1985, Syamsuddin lebih tertarik kepada permasalahan mengenai demokrasi di Indonesia. Selain demokrasi, permasalahan yang menjadi perhatian Syamsuddin ialah parlemen, pemilu dan otonomi daerah. Pada 10 September 2019, Syamsuddin terlibat dalam penolakan revisi UU KPK.

4. Harjono

Harjono ialah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa tahun lalu yang lahir di Nganjuk pada 31 Maret 1948. Alumni jurusan Hukum Universitas Airlangga ini pernah mengambil program Magister di Dallas, Texas. Pada tahun 1999, Harjono pernah melibatkan diri dalam perubahan UUD 1945.

Di mana Harjono pernah diajukan sebagai Hakim Konstitusi oleh anggota MPR dari PDI-Perjuangan pada tahun 2003. Pengajuan tersebut melalui jalur DPR dan mantan presiden Megawati masa bakti 2003-2008. Kemudian dicalonkan kembali sebagai Hakim Konstitusi masa bakti 2008-2013. Tepat 12 Juni 2013, Harjono resmi menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

5. Tumpak Hatorangan Panggabean

Jabatan yang pernah Tumpak pegang di tahun 2009 hingga 2010 ialah Pelaksana Tugas Ketua KPK. Menjadi lulusan ilmu hukum Universitas Tanjungpura, mengantarkan karirnya ke Kejaksaan Agung. Disisi lainnya, Tumpak pernah memegang jabatan selaku Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik tahun 1996-1997. Kemudian di tahun 2003, Tumpak bertugas di KPK atas perintah Jaksa Agung Republik Indonesia.

Lima nama anggota dewan pengawas KPK mempunyai tugas yakni melapor pelaksanaan tugasnya kepada DPR dan Presiden RI. Tugas lainnya ialah memeriksa terkait laporan penyelewengan kode etik. Joko Widodo berharap kelima dewan bisa professional dalam menjalankan tugasnya.